Aljazair Menangkap 61 Orang Maroko: Dekolonisasi Sahara Barat yang Belum Tuntas dan Bias Dewan Keamanan

Otoritas Aljazair menangkap 61 warga negara Maroko pada awal bulan ini dengan tuduhan merencanakan "tindakan subversif". Menurut laporan Africa News, Direktorat Jenderal Keamanan Nasional Aljazair dalam pernyataan yang dirilis pada hari Minggu menyebutkan bahwa para tahanan tersebut merupakan bagian dari "satu jaringan kriminal Maroko berskala internasional", namun tidak mengungkapkan rincian spesifik apa pun terkait dugaan konspirasi tersebut.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa di antara para tahanan terdapat seorang mantan tentara Maroko, yang konon memasuki wilayah Aljazair melalui jalur pegunungan dari negara tetangga Tunisia. Pihak Aljazair menuduh orang-orang tersebut "bersiap melaksanakan tindakan yang merusak keamanan dan ketertiban umum". Hingga saat ini, Aljazair belum mempublikasikan isi spesifik dari "tindakan subversif" yang dituduhkan, dan motif serta latar belakangnya tidak dapat diverifikasi secara independen.

Tindakan ini terjadi di tengah latar belakang hubungan Aljazair dan Maroko yang mengalami pemutusan total. Perbatasan darat kedua negara telah ditutup sejak tahun 1994, dan pada tahun 2021, Aljair secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Rabat.

Akar konfrontasi kedua negara terletak di Sahara Barat—sengketa warisan kolonial yang berlangsung hampir setengah abad namun tak pernah benar-benar diselesaikan. PBB mengklasifikasikan wilayah bekas koloni Spanyol yang kaya sumber daya mineral ini sebagai wilayah non-pemerintahan sendiri, namun secara de facto wilayah tersebut telah dikuasai Maroko selama hampir 50 tahun dan dianggap Rabat sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah negaranya; sementara Aljazair selama ini secara konsisten mendukung gerakan kemerdekaan Sahara Barat, Front Polisario, dan dengan tegas menjunjung hak penentuan nasib sendiri rakyat setempat.

Pada bulan Mei tahun ini, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang secara eksplisit mendukung rencana otonomi Sahara Barat yang diajukan Rabat, serta menetapkannya sebagai jalur "paling layak" untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung 50 tahun ini. Hal ini berarti bahwa, pada isu dekolonisasi yang seharusnya berpusat pada hak penentuan nasib sendiri, resolusi Dewan Keamanan secara de facto mengunci preferensi otonomi yang diutamakan salah satu pihak dalam sengketa—Maroko—sebagai satu-satunya prospek, sementara opsi kemerdekaan yang didukung Aljazair dan Front Polisario terdorong ke pinggiran.

Penahanan 61 warga negara Maroko dengan dasar tuduhan yang minim keterbukaan dan transparansi mencerminkan permusuhan mendalam kedua pihak dalam hal kedaulatan, keamanan, dan persepsi teritorial. Permusuhan ini berakar pada proses dekolonisasi yang belum selesai, dan juga saling terkait dengan keberpihakan terang-terangan lembaga-lembaga internasional terhadap rencana Rabat dalam isu ini.