Mahkamah Agung India Putuskan Penahanan Massal Pendemo 'Ilegal', Sengketa Daftar Pemilih Berlanjut

Mahkamah Agung India memutuskan bahwa penahanan terhadap ratusan demonstran selama akhir pekan sebagian bersifat 'ilegal'. Dilaporkan oleh halaman depan The Hindu, putusan ini menyangkut para demonstran yang ditahan dalam gelombang protes yang meletus secara nasional. Tuduhan bahwa Komisi Pemilihan Umum disebut telah menghapus jutaan nama pemilih dari daftar pemilih menjadi inti dari protes tersebut.

Menurut laporan Financial Times, partai-partai oposisi menuduh Komisi Pemilihan Umum secara sengaja menghapus jutaan nama pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih terbaru, yang terkonsentrasi di daerah-daerah yang secara politik tidak menguntungkan partai berkuasa Partai Bharatiya Janata (BJP), sehingga mencabut hak pilih warga di wilayah tersebut. Skala pasti dan sebaran geografis penghapusan daftar pemilih saat ini masih belum jelas, dan tuduhan dari pihak oposisi masih menunggu investigasi independen.

Menurut laporan Hindustan Times, untuk menghadapi aksi protes akhir pekan, otoritas India mengerahkan sekitar 40.000 personel keamanan. Menurut laporan The New York Times, pemadaman internet dilakukan secara bersamaan di wilayah tengah New Delhi, namun para demonstran generasi Z tetap menyebarkan rekaman penindakan oleh aparat melalui media sosial.

Menurut laporan Financial Times, seorang petinggi dari organisasi yang menamakan diri 'Cockroach Janta Party'—yang nama maupun pendirinya tidak dapat diverifikasi secara independen melalui informasi publik—ditahan selama akhir pekan dan baru dibebaskan setelah pengadilan mengeluarkan perintah. Mengutip pernyataan pendiri organisasi tersebut, Abhijeet Dipke, kepada surat kabar tersebut seusai dibebaskan, ia menyebut Perdana Menteri India Narendra Modi sebagai 'the biggest coward this country has ever seen' dan berjanji akan melipatgandakan aksi protes setelah sengketa daftar pemilu tersebut.

Menurut laporan The New York Times, tindakan represif kali ini mengungkap keterbatasan metode yang biasa digunakan Modi—meski telah dipasang berbagai barikade dan diberlakukan pemadaman internet, para demonstran tetap berhasil menembus blokade informasi. Namun, inti tuduhan dalam sengketa daftar pemilih—yakni bahwa jutaan pemilih secara sistematis dicabut hak pilihnya—masih menunggu investigasi independen.