Rassemblement Nasional Prancis Pecat Polisi Tim Keamanan, Rekaman Rasis Ungkap Budaya Pembiaran Partai Ekstrem Kanan

Partai ekstrem kanan Prancis, Rassemblement Nasional (RN), minggu ini memecat seorang petugas polisi dari tim keamanannya. Dilaporkan oleh France 24 yang mengutip Agence France-Presse, harian lokal kota Carcassonne di Prancis selatan, Midi Libre, pada Selasa pekan ini merilis rekaman kamera tubuh (body camera) yang menunjukkan seorang polisi yang sedang bertugas dalam percakapan dengan rekannya berulang kali menggunakan julukan menghina terhadap kelompok etnis keturunan Afrika Utara dan Afrika, serta melontarkan pernyataan homofobik dan seksis.

Laporan tersebut mengidentifikasi polisi yang paling banyak berbicara sebagai anggota tim keamanan Rassemblement Nasional. Rekaman tersebut direkam pada November tahun lalu. Dalam sebuah pernyataan, Rassemblement Nasional mengecam pernyataan-pernyataan tersebut "dengan kata-kata paling keras", menyebutnya "patut dikenai sanksi pidana" dan "bertentangan dengan nilai-nilai partai ini", serta menyatakan bahwa mereka telah "segera memecatnya dari tim keamanan dan mengeluarkan namanya dari Rassemblement Nasional". Kejaksaan Carcassonne menyatakan telah membuka investigasi, namun tidak mengungkap cakupan dan kemajuan investigasi tersebut, sementara nama polisi yang bersangkutan tidak disebutkan dalam laporan.

Skandal ini memicu reaksi cepat di kalangan politik Prancis. Menteri Urusan Kesetaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Aurore Bergé, melabeli pernyataan-pernyataan tersebut sebagai "benar-benar tidak dapat diterima". Mantan Perdana Menteri Gabriel Attal, yang telah mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden tahun depan, ketika membagikan ulang rekaman tersebut di platform media sosial X menulis: "Inilah seperti apa Prancis yang dipimpin oleh RN—kebencian yang tak terkendali dan dibiarkan."

Insiden ini terjadi pada saat-saat kritis ketika ketua Rassemblement Nasional, Marine Le Pen, tengah merencanakan upaya keempatnya untuk memperebutkan kursi kepresidenan. Le Pen tengah berupaya mengubah partai anti-imigrasi yang diwarisi dari ayahnya, Jean-Marie Le Pen, menjadi kekuatan politik yang lebih menarik bagi pemilih kelas menengah, namun pada Juli lalu sebuah pengadilan banding mempertahankan vonis penggelapan dana terhadapnya, dan ia tengah mencari pembatalan putusan tersebut di Mahkamah Agung. Jajak pendapat menunjukkan Le Pen memimpin dalam putaran pertama pemilihan presiden musim semi tahun depan, serta setidaknya menjadi ancaman besar bagi setiap lawan di putaran kedua.

Yang muncul di seputar skandal ini jauh melampaui gambaran satu peristiwa semata. France 24 yang mengutip Agence France-Presse menyebutkan bahwa pada April lalu, Amnesty International telah memperingatkan bahwa Prancis sedang menghadapi pernyataan rasis publik yang "mengkhawatirkan" serta erosi terhadap supremasi hukum.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa walikota Kulit Hitam yang baru terpilih dari pinggiran kota terbesar Paris, Bally Bagayoko, sedang menjadi sasaran kampanye kebencian dari kelompok ekstrem kanan; partai ekstrem kiri France Insoumise tahun ini juga melaporkan bahwa sejumlah anggota parlemen Kulit Hitam mereka, termasuk seorang wakil ketua parlemen, telah menerima surat-surat bernada rasis.