Inggris Sanksi Perdagangan Permukiman, Menggarisbawahi Bahwa Sebelumnya Berwenang Memberi Tekanan tetapi Berhenti pada Kecaman
Inggris bersama dua belas negara mengumumkan sanksi terhadap perdagangan permukiman Israel di Tepi Barat. Menlu Inggris mengakui bahwa pemerintah tak bisa lagi sekadar 'menunjukkan' ketidakadilan dan penderitaan; pernyataan itu juga menunjukkan bahwa London sebelumnya memiliki perangkat kebijakan, namun tidak mengubah kecaman publik menjadi tindakan.
Keputusan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan yang terkait dengan permukiman Israel di Tepi Barat memang merupakan sebuah perubahan kebijakan, namun juga mencerminkan kelalaian London sebelumnya: pemerintah bukan tidak memiliki alat tekanan, melainkan membiarkan kecaman hanya bertahan di ranah bahasa, sementara desa-desa Palestina yang diserang para pemukim menanggung konsekuensi nyata dari keterlambatan ini.
France 24 English melaporkan bahwa setelah meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap desa-desa Palestina di Tepi Barat yang diduduki, dua belas negara termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan yang terkait dengan permukiman Israel. Laporan tersebut tidak menyebutkan cakupan spesifik sanksi, mekanisme pelaksanaan, maupun sembilan negara peserta lainnya, sehingga efektivitas kebijakan saat ini tidak dapat dinilai dari kabar singkat ini; namun pengumuman penggunaan langkah perdagangan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa pemerintah terkait memiliki perangkat ekonomi yang melampaui pernyataan diplomatik.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengakui di Dewan Rakyat bahwa Inggris tak bisa lagi hanya 'menunjukkan' ("call out") ketidakadilan dan penderitaan, melainkan harus mengambil 'tindakan' ("act") menentang ekspansi permukiman, demikian dikutip France 24 English. Masalah justru tersembunyi dalam kata 'tidak bisa lagi': pemerintah Inggris yang kini merespons ekspansi permukiman dengan tindakan, sama saja mengakui bahwa sebelumnya kritik publik semata tidak cukup untuk menghasilkan pengekangan.
Ini bukan soal perbedaan gaya diksi, melainkan soal bagaimana kekuasaan dipakai. Pemerintah yang menguasai kebijakan perdagangan bisa memasukkan hubungan ekonomi ke dalam sanksi, atau membiarkan perdagangan terkait tetap dalam lingkungan kebijakan semula; menurut laporan France 24 English, dua belas negara baru mengumumkan tindakan setelah meningkatnya serangan pemukim terhadap desa-desa Palestina. Selisih waktu London dari kecaman menuju sanksi tidak ditanggung oleh diplomat, melainkan oleh desa-desa Palestina yang berada di bawah tekanan serangan.
Tindakan pemerintah Inggris kali ini patut diuji berdasarkan pelaksanaannya yang nyata, namun pernyataan Miliband telah meruntuhkan dalih 'hanya bisa menyerukan'. Karena London kini mampu menggunakan perangkat perdagangan, maka sebelumnya kebijakan yang dibatasi pada kecaman lisan bukan karena ketidakberdayaan, melainkan karena memiliki kewenangan memberi tekanan namun tidak segera memberikannya.
Belum ada komentar. Mulai diskusi.